peraturan pemerintah tentang pergudangan. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana NO. peraturan pemerintah tentang pergudangan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78, Pasal 89, Pasal 95, Pasal 99, Pasal 108, Pasal 112 ayat (2), Pasal 113, dan Pasal 210 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. 90, TLN NO. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759) sebagaimana telah. peraturan pemerintah pengganti undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 1960 tentang pergudangan presiden republik indonesia, Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial 2016, No Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 30 tahun 2000 PP No. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. go. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM. c. 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG No. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik. FILE-FILE PERATURANKBLI 2020 diterbitkan dalam bentuk Peraturan BPS No. Nomor : PERMENTAN NO. 5. maka Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); MEMUTUSKAN:. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Sebagai Undang-Undang. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum; 7. Peraturan Presiden Nomor 1. telah terbit peraturan menteri perindustrian nomor 46 tahun 2022 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil;. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. E. Diunduh 2 kali. 2 Prp TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. Gragas juga membangun sebuah gudang elektronik seluar 500m2 di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya sebesar Rp550. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan logistik; b. dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pergudangan. 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang. Tahap 5 menyelesaikan rekomendasi. oprasional yang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. 1. PENDAHULUAN. Penjelasan Atas PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan; 3. Pengendalian. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Standarisasi. 14. Logistik Nasional: UU Sislognas Dinilai Mutlak. Bantuan & FAQ. bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Definisi Gudang Farmasi Adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya (seperti DDT, pompa, pipa, perbekalan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 10. Ukuran. 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. tentang Pergudangan; 6. STATUS PERATURAN. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang. bahwa dalam rangka tertib niaga dan distribusi barang agar dapat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1. 2. Author: Teguh Oesman. Pada saat ini, regulasi yang mengatur sektor logistik Indonesia adalah Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang ditetapkan pada 5 Maret 2012. 3. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana; 6. bahwa dalam. Judul. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERGUDANGAN UMUM. 2019/NO. TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN, Menimbang : a. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. ABSTRAK: TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. TENTANG. Sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959, maka dalam rangka ekonomi terpimpin sekarang ini Pemerintah harus dapat menguasai, setidak-tidaknya mengawasi aparat-aparat distribusi. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Peraturan Pemerintah No. 2 Teori K3 Tentang Gudang. 2021/No. 365, TLN No. bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. Diunduh 5 kali. Mencabut : PERPRES No. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPU) NOMOR 2 TAHUN 1960 (2/1960) TENTANG PERGUDANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Setiap gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang untuk usaha Anda harus didaftarkan. 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-dag/per/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ; 15. Peraturan Gubernur Bali. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang. PP ini mengubah PP Nomor 10 Tahun 2014. 1965/ No. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 4. d. Tutup. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 16/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Dokumen Peraturan : PP No. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PP 27/2021 PENYELENGGARAAN BIDANG KP pdf. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten. Penyimpanan. Diubah dengan : PP No. c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Nasional Indonesia; Pemerintah secara resmi mengeluarkan aturan terbaru tentang e-commerce di penghujung tahun 2019. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Urusan Logistik (BULOG); Mengingat : 1. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022. U. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPemerintah Pusat . PP ini mencabut PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. 2019/NO. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Dasar Hukum. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan : 1. 15. Peraturan Menteri Perdagangan. 20 tahun 1960 tentang Pergudangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang. Peraturan Presiden 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENATAAN WILAYAH PERTAHANAN NEGARA BAB I KETENTUAN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 4. 142, LN. LAMPIRAN PERATURAN BAB I PENDAHULUAN. 10 Tahun 1961 tentang Barang). JAKARTA-Pakar hukum dan pelaku usaha menilai penyusunan UU tentang logistik mutlak diperlukan guna mendorong implementasi sistem logistik nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,. Pertama, pencabutan Perpres 26/2012 dan penetapan regulasi baru minimal dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) agar lebih. Peraturan Pemerintah (PP) NO. dan WALIKOTA SURAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan :. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-undang. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam aturan itu PBG mengikuti aturan perda IMB sebagai landasan hukum transisi yang akan berlaku hingga awal tahun 2024 mendatang. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Author: Teguh Oesman. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikianlah bunyi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Peraturan Terkait SLO. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat manajemen bantuan logistik; b. 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang T. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi. Gudang Berikat pusat distribusi khusus toko bebas bea, yaitu Gudang Berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat DalamTENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 1960: Tentang: PERGUDANGAN: Tempat PenetapanPeraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Persyaratan lainnya PP No. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Departemen Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005. 31) MENJADI UNDANG-UNDANG PENJELASAN UMUM a. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. Pasal 102020. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Nomor. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pergudangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. 36 TAHUN 2023PERDA No. 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967. Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut. Proses Administrasi Pergudangan; adalah aktifitas mengurus data-data gudang seperti : pemesanan barang, data persedian, data pengeluaran barang, data permintaan, bahkan sampai peramalan permintaan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 5. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran. Pergudangan biasanya menyumbang sekitar 20 sampai 30 persen dari biaya logistik. Izin Usaha Industri (IUI) merupakan suatu izin usaha yang diwajibkan bagi para pelaku usaha industri. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 2 Bentuk Peraturan. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang. Undang-undang ini dibuat untuk mengesahkan Perppu Nomor 23 Tahun 1999 sebagai Undang-undang. 4 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 11. 4.